Coba bayangkan handphone Anda—benda yang tiap hari dipakai buat berdagang, ngobrol sama keluarga, atau kerja—tiba-tiba disadap orang lain selama dua tahun penuh tanpa sadar. Rasanya pasti ngeri dan bikin bulu kuduk merinding, kan?
Kengerian serupa ternyata beneran kejadian di pusat kekuasaan tertinggi negeri ini. Lingkaran terdekat istana, para menteri, tokoh politik, pengusaha, sampai masyarakat umum diduga kuat jadi sasaran empuk praktik penyadapan gelap yang berjalan tanpa suara.
Lebih parahnya lagi, perangkat sadap super canggih seharga ratusan miliar rupiah yang dibeli dari uang keringat rakyat buat membasmi teroris dan bandar narkoba, malah disalahgunakan oleh oknum penegak hukum sendiri di internal mereka!
Sebenarnya, gimana sih cara kerja jaringan kotor di balik layar ini? Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol. (Purn) Susno Duadji, membedah kasus ini secara blak-blakan tanpa ditutup-tutupi.
Ketika Wewenang Hukum Dibelokkan
Secara aturan main, penyadapan itu sah-sah saja dan tidak dilarang. Negara memang memfasilitasi aparat dengan perangkat canggih buat membongkar kejahatan kakap seperti korupsi, terorisme, atau sindikat perdagangan manusia.
Tapi, ada garis batas yang tegas. Menurut Susno, penyadapan baru dibilang legal kalau memenuhi dua syarat mutlak: jelas siapa targetnya dan prosedurnya harus sesuai aturan.

“Penyadapan itu halal dilindungi oleh hukum, boleh, dan alat itu dibeli oleh rakyat. Persoalannya, siapa yang boleh disadap dan bagaimana cara menyadapnya? Kalau dua ini dilanggar, maka dia menjadi ilegal.”
— Komjen Pol. (Purn) Susno DuadjiSusno menegaskan bahwa alat mahal itu mutlak buat menegakkan hukum, “Bukan buat main-main, bukan buat urusan politik, apalagi buat balas dendam.” Kalau aturan itu ditrabas, hukumannya bener-bener berat, bisa mendekam belasan tahun di penjara.
Kok Bisa Kecolongan Sampai Dua Tahun?
Pertanyaan terbesar yang bikin publik penasaran setengah mati: kok bisa-bisanya aksi lancung ini lolos dan berjalan dari 2025 sampai 2026 tanpa terdeteksi sama sistem pengamanan istana?
Kabar baiknya sekaligus bikin kaget, kasus ini justru terbongkar berkat keberanian di dalam tubuh Polri sendiri di bawah komando Kapolri Jenderal Suyudi. Begitu bau busuknya tercium, tindakan tegas langsung disikat tanpa pandang bulu.
“Tanpa dibongkar oleh Polri, kalau berlanjut terus, ini sangat berbahaya. Berarti ini jadi koreksi telak untuk memperbaiki sistem pengamanan komunikasi di lingkungan presiden. Bayangkan, HP presiden, pimpinan partai, menteri, hingga pengusaha tersadap selama dua tahun tanpa ketahuan.”
— Susno DuadjiJejak Digital Nggak Bisa Bohong
Operasi penyadapan masif yang jalan bertahun-tahun tentu menyisakan tanda tanya besar: sebenarnya ke mana sih larinya aliran data rahasia itu? Mustahil kalau cuma buat konsumsi pribadi. Pasti ada pihak luar yang jadi “pemesan” atau otak di balik layar.
Untungnya di zaman sekarang, jejak digital itu kejam dan nggak bisa menipu. Seluruh server penyimpanan data dan HP orang-orang yang terlibat sudah disita bersih sama penyidik.
“Gampang! Jejak elektroniknya ada. Alat itu merekam dan menyimpan siapa saja yang disadap. Meskipun ada perintah untuk menghapus datanya, para ahli digital forensik bisa menarik dan memanggil kembali data tersebut.”
— Susno DuadjiLewat jejak digital itulah aparat diyakini punya kunci utama buat melacak siapa saja yang menikmati data rahasia tersebut dan siapa dalang utamanya.
Babak Baru Bersih-Bersih Rumah Sendiri
Buat masyarakat kebanyakan, berita busuk soal institusi penegak hukum ini tentu bikin ngelus dada. Tapi, langkah berani kepolisian untuk “bersih-bersih rumah sendiri” nyatanya membawa angin segar. Saat perwira tinggi yang sempat berkuasa saja digelandang ke ranah hukum, itu bukti kalau hukum mulai berpihak pada kebenaran.
“Mari kita beri dukungan dan kepercayaan penuh bahwa Pak Suyudi betul-betul ingin mereformasi Polri dengan baik. Harapan kita reformasinya tercapai, artinya Polri humanis, bersih dari kepentingan politik praktis, dan bebas dari kriminalisasi.”
— Susno DuadjiSekarang, publik dari Sabang sampai Merauke tinggal nunggu satu ujung cerita yang paling ditunggu-tunggu: siapa sebenarnya tokoh intelektual di balik layar yang memesan dan menikmati hasil sadapan ilegal ini?
