Di sebuah gedung olahraga di Kota Sochi, pertengahan tahun 2010-an, seorang lelaki tua melangkah ke tengah lapangan sambil menenteng kaset butut. Ia baru saja mendengar pidato pembukaan turnamen bulu tangkis veteran dari seorang tamu asing, Duta Besar Indonesia untuk Federasi Rusia, Mohamad Wahid Supriyadi. Tanpa banyak kata, lelaki itu memasukkan kasetnya ke tape recorder tua yang ia bawa. Yang mengalun bukan lagu kebangsaan Rusia, melainkan “Rayuan Pulau Kelapa” — dinyanyikan dalam bahasa Rusia.
Wahid, yang menceritakan kembali momen itu bertahun-tahun kemudian di sebuah acara di Jakarta, mengaku sempat terkejut. Ia bertanya mengapa lagu itu yang diputar. Jawaban si bapak tua sederhana saja: lagu itu sangat terkenal di Uni Soviet pada masa Sukarno, dan ia ingin menyambut tamu dari Indonesia dengan sesuatu yang ia ingat betul dari masa mudanya.
Kisah kecil itu, bagi siapa pun yang pernah bergelut dengan hubungan luar negeri, sebenarnya menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar anekdot manis. Ia menunjukkan bahwa jauh sebelum ada forum BRICS, jauh sebelum ada kesepakatan energi atau pembelian alat pertahanan, ada memori kolektif yang mengikat dua bangsa yang secara geografis dan budaya nyaris tak berhubungan sama sekali. Dan selama hampir lima tahun, dari April 2016 hingga akhir Juli 2020, tugas untuk merawat sekaligus memperbarui memori itu berada di pundak seorang lulusan Sastra Inggris Universitas Gadjah Mada — yang justru mengawali kariernya bukan sebagai diplomat, melainkan sebagai guru bahasa Inggris di sebuah sekolah menengah di Yogyakarta.
Dari Ruang Kelas ke Kremlin
Mohamad Wahid Supriyadi lahir di Winong, Kebumen, Jawa Tengah, pada 18 Agustus 1959, putra seorang guru. Masa kecilnya dihabiskan di lingkungan yang lekat dengan wayang — ia bahkan sempat bercita-cita menjadi dalang. Ia menempuh pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Purworejo, lulus pada 1977, sebelum melanjutkan kuliah di Fakultas Ilmu Budaya UGM mengambil jurusan Sastra Inggris, dan lulus pada 1983. Jalan hidupnya sesungguhnya tidak lurus menuju dunia diplomasi. Selepas kuliah, ia justru mengajar bahasa Inggris di Sekolah Tinggi Muhammadiyah Yogyakarta, sebelum kemudian menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila.
Baru pada 1994, di usia mendekati 35 tahun, ia resmi memasuki dinas diplomatik Kementerian Luar Negeri. Ketika berbagi cerita di hadapan mahasiswa almamaternya sendiri, dalam sebuah forum karier di UGM pada 2024, ia mengaku titik masuknya ke jalur ini sederhana saja: mula-mula ia hanya diminta mengoreksi dokumen berbahasa Inggris ketika tak ada pejabat lain yang sanggup mengerjakannya. Dari situ ia dipercaya menulis pidato pejabat tinggi, dan pelan-pelan jenjang kariernya menanjak — dari sekretaris ketiga di Kedutaan Besar RI Canberra (1989–1993), Wakil Konsul di Melbourne (1995–1999), Konsul Jenderal di kota yang sama (2004–2007), hingga akhirnya menjabat Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab pada 2008–2011.
Sebelum memahami politik dan ekonomi sebuah negara, pelajari dulu sejarah dan budayanya.Prinsip yang berulang kali ia tekankan kepada diplomat muda
Prinsip itu tampak lahir dari pengalamannya sendiri berpindah dari satu penempatan yang sangat berbeda ke penempatan lain — dari Australia yang pragmatis dan multikultural, ke Uni Emirat Arab yang tengah membangun diri sebagai pusat bisnis Timur Tengah, hingga akhirnya, Maret 2016, ke Moskow: salah satu penempatan paling kompleks secara politik yang bisa didapat seorang diplomat Indonesia. Ia menyerahkan surat-surat kepercayaannya kepada Presiden Vladimir Putin pada 20 April 2016, dan menuntaskan masa tugasnya di Rusia — merangkap Republik Belarus — empat tahun kemudian, akhir Juli 2020.
Ketika ditanya modal apa yang ia bawa memasuki Moskow, jawabannya selalu kembali ke satu nama: Sukarno. Presiden pertama Indonesia itu, dalam pandangannya, meninggalkan legasi yang masih dihormati generasi tua Rusia — sebuah modal sosial yang jarang dimiliki diplomat negara lain saat memulai tugas di ibu kota Rusia. Pengalaman lintas benua itu kemudian ia rangkum sendiri dalam buku ringan berjudul Diplomasi Ringan dan Lucu, yang diluncurkannya di Jakarta pada akhir 2020, tak lama setelah ia pulang dari Moskow.
Negeri yang Nyaris Memilih Islam
Untuk memahami Rusia, kata Wahid dalam sebuah wawancara semasa menjabat, orang harus kembali ribuan tahun ke belakang, ke masa ketika suku-suku Slavia yang sering bertikai satu sama lain akhirnya mengundang seorang bangsawan bernama Rurik untuk memerintah mereka. Dari situ sejarah Rusia bergulir melalui banyak persimpangan, salah satunya yang paling menarik: pada akhir abad ke-10, Pangeran Vladimir dihadapkan pada pilihan agama negara, dan Islam sempat menjadi salah satu kandidat kuat. Konon salah satu pertimbangan yang membuatnya akhirnya memilih Kristen Ortodoks adalah larangan minum alkohol dalam Islam — sesuatu yang dianggap sulit diterapkan di negeri yang begitu dingin.
Dari titik itu, sejarah Rusia bergerak melalui rentetan pemberontakan, sentralisasi kekuasaan, dan pembentukan karakter politik yang cenderung terpusat dan otoritatif — sebuah pola yang, menurut Wahid, tetap relevan untuk memahami cara Rusia menata dirinya hingga hari ini. Karakter itu juga tecermin pada skala negara ini sendiri: sebuah federasi seluas hampir 17,1 juta kilometer persegi yang membentang sebelas zona waktu, dari Kaliningrad di tepi Laut Baltik hingga Selat Bering yang nyaris menyentuh Alaska. Siberia dan Timur Jauh Rusia, dengan cadangan energi, mineral, dan hutan boreal yang luar biasa luas, secara historis kurang berpenduduk namun kini menjadi salah satu prioritas pembangunan Kremlin untuk memperkuat poros ekonomi ke arah Asia-Pasifik. Kawasan Arktik Rusia, sementara itu, berubah menjadi arena baru kepentingan strategis global seiring mencairnya lapisan es yang membuka jalur pelayaran utara dan akses ke sumber daya alam yang sebelumnya terkubur beku.
Ada pula sisi Rusia yang jarang dibicarakan orang di luar kalangan spesialis: tradisi keilmuan yang kuat sejak era Soviet, terutama di bidang matematika, fisika, dan penerbangan antariksa; etos disiplin masyarakatnya yang dibentuk sejarah keras — dua perang dunia, revolusi, kelaparan, dan keruntuhan Uni Soviet pada 1991; serta kekayaan sastra yang menjadi salah satu ekspor kebudayaan paling berpengaruh di dunia, dari Tolstoy hingga Dostoevsky. Keruntuhan Uni Soviet sendiri meninggalkan bekas sosial yang dalam: krisis ekonomi sepanjang dekade 1990-an, disorientasi identitas nasional, hingga kebangkitan kembali institusi keagamaan — baik Ortodoks maupun Islam — yang sebelumnya ditekan rezim ateisme negara selama puluhan tahun.
Masjid-Masjid yang Ia Kunjungi
Salah satu bagian paling personal dari masa tugas Wahid di Moskow adalah keterlibatannya yang cukup dalam dengan kehidupan Muslim Rusia — sebuah dunia yang jarang terekspos ke publik Indonesia, padahal jejaknya jauh lebih tua daripada yang orang kira. Islam masuk ke wilayah yang kini menjadi Rusia bahkan lebih dulu daripada Ortodoksi di sejumlah kawasan: komunitas Muslim Dagestan di sekitar Derbent sudah ada sejak penaklukan Arab pada abad ke-8, sementara kerajaan Muslim pertama di kawasan itu, Volga Bulgaria, berdiri pada tahun 922. Dari sanalah bangsa Tatar mewarisi Islam, yang kemudian menyebar ke wilayah Kaukasus dan Volga-Ural.
- Agama terbesar kedua di Rusia, dengan estimasi 14 juta (sumber Barat) hingga 20–25 juta jiwa (Dewan Mufti Rusia).
- Delapan republik dengan populasi Muslim signifikan: Tatarstan, Bashkortostan, Chechnya, Ingushetia, Dagestan, Kabardino-Balkaria, Karachay-Cherkessia, Adygea.
- Masjid Agung Moskow direkonstruksi dan diresmikan kembali pada 2015, melayani populasi Muslim ibu kota yang diperkirakan lebih dari dua juta jiwa.
Hari ini, sebagian besar sumber sepakat bahwa populasi Muslim Rusia terus tumbuh, didorong angka kelahiran yang lebih tinggi di wilayah-wilayah mayoritas Muslim dan migrasi dari Asia Tengah. Tatarstan dengan ibu kotanya Kazan menjadi salah satu pusat kebangkitan Islam paling menonjol, ditandai kemegahan Masjid Kul Sharif di kompleks Kremlin Kazan dan berdirinya sejumlah perguruan tinggi Islam baru. Di Moskow sendiri, jantung kehidupan Muslim berdenyut di sekitar Masjid Agung Moskow — kini salah satu masjid terbesar di Eropa, dan titik ziarah yang hampir selalu masuk itinerary delegasi maupun wisatawan Indonesia.
Sepanjang masa tugasnya, Wahid dikenal rajin mengunjungi masjid-masjid di berbagai daerah, ikut serta dalam peresmian sejumlah masjid baru, dan menjalin hubungan erat dengan Dewan Mufti Rusia. Kedekatan itu tidak berhenti pada seremoni. Ia mendorong kerja sama konkret di bidang ekonomi halal, termasuk lewat partisipasi Indonesia dalam Kazan Summit dan Russia Halal Expo — forum tahunan yang menjadi salah satu etalase industri halal terbesar di Rusia. Menjelang akhir masa tugasnya di Moskow pada Juli 2020, kontribusi itu diganjar penghargaan Medal of Muslims of Russia “For Services” dari Dewan Mufti Rusia — salah satu warisan yang paling jarang disebut media, namun paling berkesan dari masa tugasnya di Moskow.
Legasi Sukarno yang Tak Pernah Padam
Untuk memahami mengapa seorang diplomat Indonesia bisa merasa, dalam kata-katanya sendiri, “percaya diri” bertugas di Moskow, orang harus kembali ke tahun 1950. Pada 25 Januari tahun itu, Menteri Luar Negeri Uni Soviet Andrei Vishinsky menyampaikan secara resmi kepada Perdana Menteri Mohammad Hatta bahwa Uni Soviet mengakui kedaulatan Indonesia dan berkeinginan membuka hubungan diplomatik. Empat tahun kemudian, Soebandrio menyerahkan surat kepercayaan sebagai duta besar RI pertama untuk Moskow.
Hubungan itu memuncak pada era Sukarno, ketika Uni Soviet di bawah Nikita Khrushchev menjadi salah satu penopang utama pembangunan Indonesia — sebagian karena kepentingan Moskow mencari sekutu di Asia pada masa Perang Dingin, sebagian karena kedekatan personal kedua pemimpin. Kunjungan Sukarno ke Uni Soviet selama empat belas hari pada 1956 membuahkan sejumlah kesepakatan kerja sama, dan jejaknya masih berdiri kokoh di Jakarta hingga hari ini. Yang paling monumental tentu Stadion Utama Gelora Bung Karno. Terinspirasi kekaguman Sukarno pada megahnya Stadion Luzhniki di Moskow yang ia kunjungi sendiri, pembangunan GBK dimulai 8 Februari 1960 dan rampung dua tahun kemudian untuk menyambut Asian Games IV 1962. Proyek ini dibiayai kredit lunak Uni Soviet, dikerjakan ribuan pekerja lokal bersama para insinyur dan arsitek Soviet — termasuk desain khas “atap temu gelang” berbentuk oval raksasa tanpa tiang penyangga di tengah, yang pada masanya dianggap pencapaian teknik sipil yang belum lazim di mana pun.
Jejak kerja sama itu tak berhenti di sana. Rumah Sakit Persahabatan di Rawamangun, Jakarta Timur, juga dibangun dengan bantuan dana Soviet sebagai simbol kerja sama bilateral di bidang kesehatan, sementara sejumlah alat utama sistem persenjataan — termasuk kapal perang, pesawat tempur MiG-21, dan pembom Tu-16 — turut memperkuat alutsista Indonesia pada masa itu.
Hubungan itu memang sempat mendingin drastis setelah 1965, sejalan dengan perubahan besar lanskap politik domestik Indonesia dan kemudian runtuhnya Uni Soviet pada 1991. Tapi modal historis itu tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan kolektif kedua bangsa — dan justru menjadi salah satu aset diplomatik terpenting yang Wahid manfaatkan saat menjabat sebagai duta besar, empat dekade setelah Sukarno dan Khrushchev bersalaman di Senayan. Ia rutin menggelar Festival Indonesia di Rusia setiap tahun sepanjang masa tugasnya, dengan edisi terbesar dihadiri sekitar 150 ribu pengunjung. Ia juga menginisiasi pusat studi Nusantara di Dagestan — satu-satunya di wilayah itu — dan menerima gelar Profesor Kehormatan Hubungan Internasional dari Universitas Negeri Tomsk pada 2018.
- 75 tahun hubungan diplomatik diperingati bersama pada 2025.
- Volume perdagangan bilateral 2024 tercatat sekitar 4,3 miliar dolar AS oleh pihak Rusia, dengan pertumbuhan lebih dari 40% pada kuartal pertama 2025.
- Indonesia resmi anggota penuh BRICS sejak 6 Januari 2025 — pertama dari Asia Tenggara, dengan dukungan eksplisit Rusia sebagai ketua BRICS 2024.
Dalam pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Putin di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, pada 19 Juni 2025, kedua pemimpin menandatangani empat nota kesepahaman mencakup transportasi, teknologi digital, pendidikan, dan investasi — sebuah babak baru yang, jika ditarik garis lurus ke belakang, melanjutkan alur panjang yang dulu dirintis Sukarno dan dijaga diplomat-diplomat seperti Wahid Supriyadi di masa yang jauh lebih rumit secara geopolitik.
Ketika Rusia Datang ke Aceh
Ada satu babak dalam hubungan Indonesia-Rusia yang jarang diceritakan, namun barangkali paling menyentuh: bantuan kemanusiaan Rusia saat tsunami menghantam Aceh pada 26 Desember 2004. Bencana itu merenggut lebih dari 200 ribu jiwa di kawasan pesisir Samudra Hindia, menjadikannya salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern. Operasi kemanusiaan darurat yang saat itu disebut Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal Chappy Hakim, setara “Berlin Airlift” pasca-Perang Dunia II, melibatkan ribuan personel militer dari puluhan negara yang datang lewat udara, laut, maupun darat.
Rusia menjadi salah satu kontributor dalam operasi udara darurat tersebut. Selain mengerahkan pesawat angkut berat Ilyushin Il-76 dan Antonov An-124, Rusia menerjunkan helikopter Mil Mi-8 dan Mi-17 yang membawa rumah sakit lapangan berkapasitas 130 pasien lengkap dengan ruang operasi — satu dari sekian rumah sakit darurat yang beroperasi tanpa henti di tengah krisis kesehatan pascabencana. Helikopter-helikopter itu juga dipakai mengangkut generator listrik ke Pulau Simeulue, memastikan pasokan penerangan, penyimpanan obat, dan pompa air bersih tetap berjalan di salah satu wilayah paling terisolasi akibat kerusakan infrastruktur.
Persahabatan Indonesia-Rusia bukan sekadar warisan Perang Dingin yang membeku dalam sejarah, melainkan hubungan yang terus diuji dan dibuktikan lewat solidaritas kemanusiaan di masa krisis.
Kontribusi Rusia dalam bencana Aceh boleh jadi tak sebesar bantuan Amerika Serikat yang mengerahkan kapal induk USS Abraham Lincoln, atau bantuan finansial negara-negara donor besar lainnya. Tapi nilainya bersifat simbolis sekaligus nyata. Bagi diplomat seperti Wahid, yang bertugas lebih dari satu dekade setelah peristiwa itu, kisah tsunami Aceh menjadi salah satu narasi paling efektif untuk menegaskan kepada publik Rusia bahwa hubungan kedua negara berakar pada empati, bukan semata kalkulasi kepentingan.
Panggung, Meja Makan, dan Ruang Kuliah
Salah satu ciri khas gaya diplomasi Wahid adalah keyakinannya bahwa hubungan antarbangsa yang kokoh dibangun bukan hanya di ruang rapat kementerian luar negeri, melainkan juga di panggung pertunjukan dan meja makan. Festival Indonesia tahunan yang ia gagas di Moskow menjadi contoh nyata: ratusan ribu warga Rusia yang mungkin tak pernah membaca satu pun kajian akademik tentang Indonesia, justru mengenal negeri ini lewat batik, kuliner, dan musik yang mereka saksikan dan cicipi langsung. Ia juga aktif memfasilitasi pelaku usaha kecil Indonesia untuk menembus pasar Rusia — pendekatan yang menyadari bahwa diplomasi ekonomi akar rumput kerap punya daya tahan politik lebih kuat ketimbang kesepakatan pemerintah semata.
Pendekatan serupa ia terapkan dalam merawat hubungan dengan komunitas akademik: kuliah umum di berbagai universitas Rusia, termasuk penghargaan Profesor Kehormatan dari Universitas Negeri Tomsk, memperlihatkan bagaimana ia memanfaatkan jalur pendidikan sebagai medium diplomasi jangka panjang, menabur benih pemahaman tentang Indonesia pada generasi Rusia yang kelak menjadi pengambil kebijakan. Networking, seperti yang berulang kali ia tekankan dalam berbagai wawancara, adalah modal utamanya: membangun relasi personal dengan pengusaha, ilmuwan, gubernur daerah, hingga tokoh agama Rusia — jaringan yang pada akhirnya memudahkan berbagai negosiasi resmi yang lebih formal.
Transformasi Rusia dan Dilema yang Tak Sederhana
Rusia yang dijumpai Wahid saat tiba di Moskow pada 2016 sudah dua tahun menyandang status negara yang dikenai sanksi Barat, menyusul aneksasi Krimea pada 2014. Di bawah kepemimpinan Vladimir Putin, negara ini menempuh jalan modernisasi yang khas: penguatan sektor pertahanan dan energi sebagai pilar kekuatan nasional, sembari terus memperdalam poros hubungan ke Asia dan mempertahankan sikap konfrontatif terhadap ekspansi NATO di Eropa Timur.
Dinamika itu memberi warna tersendiri pada tugas seorang duta besar Indonesia di Moskow — termasuk pada beberapa episode yang kemudian menuai sorotan publik, seperti keterlibatan Wahid dalam mendorong negosiasi pembelian sejumlah alat utama sistem persenjataan Rusia oleh Indonesia. Episode ini mencerminkan dilema yang dihadapi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia: bagaimana menjaga kemitraan pertahanan strategis dengan Rusia di tengah tekanan geopolitik global yang terus berubah, tanpa mengorbankan kepentingan hubungan dengan mitra-mitra Barat.
Sikap Wahid sendiri, dalam berbagai kesempatan, cenderung menempatkan kepentingan hubungan bilateral historis Indonesia-Rusia di atas kalkulasi jangka pendek geopolitik blok. Pendekatan semacam ini kerap ditafsirkan sebagian pengamat sebagai sikap yang dekat dengan kepentingan Kremlin — sebuah label yang barangkali wajar disematkan kepada diplomat mana pun yang ditugaskan membangun kepercayaan mendalam dengan negara tuan rumah, namun juga membuka ruang perdebatan tentang batas antara loyalitas profesional seorang duta besar dan independensi analitis dalam melihat kebijakan luar negeri negara tempat ia bertugas. Perdebatan mengenai bagaimana Rusia di bawah Putin memposisikan diri terhadap Barat, NATO, dan konflik Ukraina — yang eskalasinya justru meletus penuh dua tahun setelah masa tugas Wahid berakhir — tetap menjadi salah satu isu paling terbelah dalam wacana hubungan internasional hingga hari ini. Pandangan yang paling seimbang biasanya menempatkan argumen kedua pihak berdampingan: Moskow melihat ekspansi NATO sebagai ancaman eksistensial terhadap keamanannya, sementara negara-negara Barat dan banyak negara di Eropa Timur melihat kebijakan luar negeri Rusia sebagai upaya merevisi tatanan pasca-Perang Dingin secara paksa.
Apa yang Ia Bawa Pulang
Dari berbagai wawancara dan forum publik yang ia isi setelah menuntaskan masa tugasnya, ada beberapa benang merah dalam cara Wahid memandang Rusia dan pelajaran yang menurutnya bisa dipetik Indonesia. Pertama, disiplin dan ketahanan menghadapi krisis — karakter yang, menurutnya, lahir dari sejarah panjang Rusia yang berulang kali dihantam perang dan pergolakan, namun selalu berhasil menata ulang dirinya. Kedua, pentingnya investasi jangka panjang pada sains dan pendidikan tinggi sebagai fondasi kemandirian nasional — sesuatu yang menurutnya masih menjadi keunggulan komparatif Rusia meski negara itu menghadapi tekanan ekonomi akibat sanksi internasional. Ketiga, nilai strategis dari modal sejarah dan hubungan personal antarpemimpin — pelajaran yang ia tarik langsung dari bagaimana legasi Sukarno terus menjadi aset diplomatik Indonesia di Rusia, puluhan tahun setelah kedua pemimpin itu wafat.
Ia juga kerap menyuarakan pandangannya soal talenta Indonesia yang memilih menetap di luar negeri usai belajar atau bekerja di sana, termasuk di Rusia. Baginya, fenomena itu tidak bisa serta-merta dicap sebagai bentuk pengkhianatan, mengingat fasilitas dan apresiasi yang tersedia bagi talenta-talenta tersebut di dalam negeri kerap tidak sebanding dengan yang mereka dapatkan di luar negeri — kritik halus namun tajam terhadap ekosistem penghargaan terhadap sumber daya manusia unggul Indonesia.
Tentang masa depan hubungan Indonesia-Rusia, pandangannya konsisten: modal historis harus terus dirawat lewat langkah-langkah konkret di bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya, bukan sekadar dikenang sebagai romantisme masa lalu. Perkembangan terkini — mulai dari keanggotaan penuh Indonesia di BRICS hingga penjajakan sejumlah kerja sama sektoral baru — tampak seperti realisasi dari visi yang sudah lama ia dorong semasa bertugas di Moskow.
Rusia yang ditinggalkan Wahid pada 2020 sudah menampakkan arah yang jelas: pergeseran poros ke Timur, penguatan kemitraan dengan Tiongkok dan negara-negara Asia, serta upaya membangun tatanan dunia yang lebih multipolar sebagai alternatif dominasi Barat pasca-Perang Dingin. Dua tahun kemudian, invasi Rusia ke Ukraina mempercepat dan mempertajam arah itu, mendorong Moskow semakin dalam ke pelukan BRICS dan blok-blok non-Barat. Bagi Indonesia, dinamika ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Sebagai negara yang secara konsisten menganut prinsip politik luar negeri bebas-aktif, Indonesia berupaya menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan besar — termasuk Rusia — tanpa terjebak dalam polarisasi blok. Keanggotaan penuh Indonesia di BRICS sejak awal 2025, yang mendapat dukungan eksplisit dari Rusia, menjadi ujian nyata bagi prinsip itu.
Teman Sejati di Tengah Dunia yang Berubah
Warisan Wahid Supriyadi bukan terletak pada satu kesepakatan besar yang mengubah arah geopolitik, melainkan pada ratusan langkah kecil yang secara kumulatif memperdalam saling pengertian antara dua bangsa yang terpisah ribuan kilometer: festival budaya yang membawa ratusan ribu warga Rusia mengenal Indonesia lebih dekat, jaringan silaturahmi lintas agama dengan komunitas Muslim Rusia, kuliah-kuliah umum yang menanamkan pemahaman tentang Indonesia pada generasi akademisi muda Rusia, hingga fasilitasi pelaku usaha kecil Indonesia untuk mengenal pasar baru. Ia juga meninggalkan jejak sebagai diplomat yang percaya bahwa hubungan bilateral paling tahan lama dibangun dari akar rumput dan modal historis, bukan semata dari kesepakatan pemerintah yang bisa berubah seiring pergantian rezim. Pendekatan itu, terlepas dari perdebatan mengenai bagaimana ia memandang kebijakan luar negeri Rusia secara lebih luas, menjadi salah satu model diplomasi publik yang relevan dipelajari diplomat-diplomat muda Indonesia hari ini, terutama di tengah dunia yang semakin terbelah oleh persaingan kekuatan besar.
Hubungan antarbangsa yang dibangun di atas rasa saling menghormati dan kenangan bersama punya daya tahan yang jauh melampaui pergantian rezim, ideologi, bahkan tatanan dunia.
Kaset lama yang diputar seorang bapak tua di Sochi mungkin sudah usang, namun pesan di baliknya tetap relevan hari ini. Mohamad Wahid Supriyadi menghabiskan hampir separuh dekade kariernya untuk merawat kenangan itu, sembari menambahkan bab-bab baru padanya — festival budaya, jaringan akademik, diplomasi halal, fasilitasi usaha kecil. Kini, ketika Indonesia melangkah lebih jauh ke dalam tatanan dunia yang multipolar, dengan status baru sebagai anggota BRICS dan hubungan yang terus berkembang dengan Rusia, kisah seorang diplomat kelahiran Kebumen yang besar di Purworejo ini menjadi pengingat sederhana namun penting: bahwa di balik setiap kesepakatan besar antarnegara, selalu ada individu-individu yang bekerja diam-diam menjembatani dua dunia yang tampak begitu jauh — satu festival, satu kunjungan masjid, satu percakapan di meja makan, dalam satu waktu.
