Ahsanta Web

Ahsanta WEb

Membangun Masa Depan Digital Anda Bersama Kami

Kalau Hukum Lemah, Pemerintahan Bisa Ambyar: Pelajaran dari Sejarah dan Indonesia Saat Ini

Kalau Hukum Lemah, Pemerintahan Bisa Ambyar: Pelajaran dari Sejarah dan Indonesia Saat Ini

Pernah dengar pepatah “di mana hukum lemah, di situ kekuasaan runtuh”? Sejarah sudah membuktikan berkali-kali bahwa kalau hukum cuma jadi alat politik atau malah nggak ditegakkan sama sekali, rakyat bakal kehilangan kepercayaan. Dan kalau itu terjadi, pemerintahan bisa kehilangan pijakannya dan akhirnya tumbang.

Tapi ini bukan cuma soal masa lalu—kondisi di Indonesia saat ini juga menunjukkan pola yang mirip. Yuk, kita bahas!

Kenapa Hukum Itu Penting?

Hukum adalah fondasi yang bikin negara tetap stabil. Kalau hukum berlaku adil, transparan, dan bisa dipercaya, rakyat merasa terlindungi dan pemerintahan bisa berjalan lancar. Tapi kalau hukum malah jadi alat korupsi, penuh kepentingan politik, atau nggak ditegakkan dengan serius, cepat atau lambat bakal ada perlawanan.

Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh dari sejarah dan bagaimana kondisi ini masih relevan di Indonesia sekarang.

Uni Soviet (1991): Negara Superpower yang Akhirnya Bubar

Uni Soviet dulu adalah kekuatan besar dunia, tapi di balik itu semua, sistemnya sudah mulai rapuh—hukum sering dijadikan alat politik, korupsi merajalela, dan ekonomi mulai kacau. Pemerintah gagal menjaga kepercayaan rakyat, sampai akhirnya negara ini pecah di tahun 1991.

Di Indonesia Saat Ini: Korupsi di Lembaga Hukum

Mirip dengan Uni Soviet dulu, Indonesia juga mengalami masalah serius dalam lembaga hukum. Belakangan ini, kita melihat penangkapan pejabat tinggi di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung karena kasus suap. Ini menunjukkan bahwa hukum yang seharusnya jadi pelindung rakyat malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kekuasaan.

Indonesia (1998): Reformasi dan Kejatuhan Orde Baru

Kalau bicara soal kejatuhan rezim di Indonesia, nama Orde Baru pasti muncul. Pemerintahan Soeharto bertahan lebih dari 30 tahun dengan sistem hukum yang sering kali nggak transparan. Korupsi di mana-mana, hukum dipakai buat melindungi kepentingan elite, sementara rakyat harus menghadapi ketidakadilan setiap hari. Akhirnya, saat krisis ekonomi melanda, rakyat bangkit, demo besar-besaran terjadi, dan Soeharto pun lengser.

Di Indonesia Saat Ini: Premanisme dalam Bisnis

Saat ini, kita bisa melihat premanisme dalam dunia industri dan investasi. Preman yang dulu hanya beroperasi di jalanan, sekarang sudah masuk ke level bisnis besar. Mereka bahkan berpengaruh dalam proyek-proyek strategis. Kenapa ini terjadi? Karena hukum gagal memberikan kepastian, sehingga banyak pelaku usaha lebih memilih “jalan pintas” dengan melibatkan pihak yang bisa memberikan jaminan di luar jalur resmi.

Libya (2011): Gaddafi dan Revolusi yang Tak Terbendung

Muammar Gaddafi berkuasa selama puluhan tahun dengan tangan besi. Sistem hukumnya lebih sering dipakai buat membungkam oposisi ketimbang menegakkan keadilan. Ketika Arab Spring meletus, rakyat akhirnya memberontak dan Gaddafi kehilangan kekuasaannya.

Di Indonesia Saat Ini: Pelanggaran HAM dan Impunitas

Salah satu tanda hukum yang lemah adalah impunitas terhadap pelanggar HAM. Banyak kasus lama, seperti tragedi 1998 dan konflik di Papua, yang masih belum mendapatkan penyelesaian hukum yang jelas. Bahkan, beberapa indeks demokrasi dunia menilai bahwa Indonesia mengalami kemunduran dalam hal kebebasan sipil dan penegakan HAM.

Ukraina (2014): Krisis Kepercayaan yang Mengubah Segalanya

Viktor Yanukovych kehilangan kekuasaannya setelah rakyat Ukraina muak dengan korupsi dan sistem hukum yang tidak transparan. Demonstrasi besar-besaran akhirnya memaksa dirinya melarikan diri dari negara.

Di Indonesia Saat Ini: Kejahatan Digital dan Pinjaman Online

Di era digital, hukum masih tertinggal dalam melindungi rakyat dari penyalahgunaan sistem yang ada. Contohnya, maraknya penyalahgunaan data pribadi dan intimidasi oleh debt collector dalam kasus pinjaman online. Banyak korban yang terjebak dalam sistem pinjol yang nggak transparan, sementara regulasi belum cukup kuat untuk melindungi mereka.

Filipina (1986): Marcos dan Revolusi “People Power”

Ferdinand Marcos memimpin Filipina dengan tangan besi, tapi korupsinya nggak tertandingi. Hak-hak rakyat sering diinjak, hukum hanya jadi alat politik, dan akhirnya rakyat turun ke jalan untuk menuntut perubahan.

Di Indonesia Saat Ini: Tren Politik dan Ketidakpastian Hukum

Di Indonesia, politik dan hukum sering kali berkaitan erat. Dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat bagaimana regulasi bisa berubah sesuai kepentingan politik, bukan berdasarkan kebutuhan rakyat. Hal ini memunculkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, yang bisa berdampak jangka panjang terhadap stabilitas pemerintahan.

Sejarah Terulang?

Kalau kita lihat dari contoh-contoh tadi, ada pola yang mirip dengan kejatuhan rezim di masa lalu—ketika hukum tidak ditegakkan dengan baik, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa runtuh. Indonesia memang sudah mengalami reformasi, tapi tantangan dalam penegakan hukum masih ada.

Jadi, apakah kita sedang menuju krisis hukum yang lebih besar? Atau masih ada harapan untuk memperbaiki sistem ini sebelum kepercayaan masyarakat benar-benar hilang?

https://ahsantaweb.com

Leave a Reply