PROFIL PARTAI GEMA BANGSA

Partai Gema Bangsa (Gerakan Mandiri Bangsa) adalah partai politik nasional yang lahir pada tahun 2025 sebagai jawaban atas kekecewaan publik terhadap praktik politik transaksional, sentralistik, dan oligarkis yang telah lama mengakar dalam sistem kepartaian di Indonesia. Dipimpin oleh Ahmad Rofiq, seorang tokoh aktivis dan organisatoris yang telah berkiprah di berbagai partai politik besar, Gema Bangsa hadir dengan semangat baru: membangun partai yang inklusif, desentralistik, dan mandiri.

Nama “Gema Bangsa” bukan sekadar simbol, melainkan semangat kebangkitan politik dari bawah—suara rakyat yang menggema untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam segala aspek: politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Gema Bangsa percaya bahwa kekuatan politik yang sejati tidak dibangun di atas popularitas tokoh semata, melainkan di atas struktur akar rumput yang kuat, kaderisasi yang otentik, dan partisipasi publik yang bermakna.

Sebagai partai politik berbasis gerakan, Gema Bangsa memposisikan diri sebagai produsen pemimpin yang berintegritas—bukan sekadar pengusung kekuasaan. Sistem internalnya dibangun dengan prinsip desentralisasi kewenangan, sehingga pengurus di tingkat daerah memiliki hak otonom untuk mengambil keputusan politik, termasuk dalam pencalonan kepala daerah. Dalam semangat gotong royong, partai ini didanai secara mandiri oleh kader dan simpatisan, tanpa ketergantungan pada pemilik modal besar.

Gema Bangsa menolak praktik politik mahar, memelopori kontrak politik anti-transaksi dengan pengurus daerah, dan menjadikan kaderisasi sebagai fondasi utama dalam regenerasi kepemimpinan. Partai ini tidak mengejar kemenangan instan, melainkan pertumbuhan yang organik dan berkelanjutan—membangun kekuatan dari bawah, dan menumbuhkan kepercayaan rakyat melalui kerja nyata.

Dengan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil, bersih, dan berpihak pada rakyat, Gema Bangsa membuka jalan bagi lahirnya generasi pemimpin baru yang mampu mengelola negeri ini dengan hati, visi, dan integritas. Dalam waktu singkat sejak pendiriannya, Gema Bangsa telah membentuk kepengurusan di lebih dari 90% provinsi di Indonesia, dan siap melangkah ke tahapan deklarasi nasional serta verifikasi sebagai peserta Pemilu mendatang.:

VISI PARTAI

Mewujudkan bangsa yang mandiri secara politik, ekonomi, dan sosial melalui sistem kepartaian yang demokratis, kaderisasi yang berkualitas, dan penguatan struktur akar rumput.

MISI PARTAI

1. Membangun sistem kepartaian berbasis desentralisasi dan kewenangan daerah.
2. Melakukan kaderisasi berjenjang yang terencana dan berorientasi pada pengabdian, bukan kekuasaan.
3. Menolak transaksi politik dan politik mahar dalam pencalonan kepala daerah maupun legislatif.
4. Mendorong kepemimpinan otentik dan kader lokal untuk tampil sebagai pemimpin.
5. Mengelola partai secara gotong royong, bukan dengan modal oligarki.
6. Memastikan partai tetap independen dari kepentingan elite ekonomi atau pemodal.

TUJUAN PARTAI

• Menjadi wadah perjuangan politik yang bersih dari praktik transaksional.
• Menjadi produsen pemimpin publik yang berintegritas dan memiliki kapasitas untuk melayani rakyat.
• Menghidupkan kembali semangat kemandirian bangsa seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa.
• Mengawal agenda pemerintahan dalam menyejahterakan rakyat, khususnya dalam bidang pendidikan dan gizi generasi muda.

MANIFESTO PARTAI

1. Desentralisasi Politik: Otoritas pengambilan keputusan (termasuk pencalonan Pilkada) berada di tangan DPD/DPC, bukan di DPP.
2. Kaderisasi Otentik: Memastikan hanya kader yang telah berproses dan menunjukkan kapasitas yang akan maju sebagai calon legislatif atau kepala daerah.
3. Kemandirian Finansial: Seluruh kegiatan partai dibiayai melalui sistem urunan dan gotong royong, bukan sponsor elite.
4. Integritas Kebijakan: Setiap pengurus daerah menandatangani kontrak politik bermaterai yang menjamin ketaatan pada prinsip anti-mahar.
5. Politik Sebagai Pengabdian: Menjadikan politik sebagai sarana pelayanan dan pengabdian kepada rakyat, bukan alat akumulasi kekuasaan.

KEMANDIRIAN PARTAI

• Struktural: Setiap DPD/DPC memiliki hak otonomi penuh dalam menentukan arah politik dan kebijakan daerah.
• Finansial: Tidak bergantung pada satu pemodal atau elite pusat. Semua kader ikut serta dalam urunan untuk membiayai partai.
• Organisasi: Tidak ada figur dominan yang menjadi pemilik partai. Ketua umum siap diganti melalui mekanisme musyawarah partai.
• Programatik: Partai membangun proyek-proyek berbasis komunitas, seperti Desa Mandiri, melalui kontribusi bersama kader-kader di daerah.