Harga Diri dan Bayang-Bayang Samurai
Ruang studio itu mendadak riuh sejak menit pertama. Belum juga mikrofon benar-benar panas, Tantowi Yahya dan Helmi Yahya sudah saling lempar celetukan dengan tamu mereka, Dr. Yusron Ihza Mahendra—tiga putra perantau asal Sumatera Bagian Selatan yang duduk semeja mencairkan protokol kenegaraan menjadi panggung cerita yang hidup.
“Marga Yahya saja sudah bikin orang segan, apalagi marga Ihza Mahendra, lebih seram lagi!” seloroh Helmi dan Tantowi disambut tawa lepas Yusron. Dari kelakar silsilah keluarga sebelas bersaudara di Belitung, nama “Ihza” yang merupakan akronim nama kakek buyut Idris Haji Zainal Ahmad (layaknya Buya HAMKA), hingga nama marga “Mahendra” yang dicetuskan sang kakak Yusril Ihza Mahendra seusai menuntut ilmu ke luar negeri, suasana mengalir tanpa batas. Bahkan sebuah kebetulan ganjil ikut memicu tawa: istri Tantowi dan istri Yusron ternyata sama-sama bernama Dewi.
“Tidak mudah bagi Presiden untuk menunjuk seseorang, apalagi non-karier, untuk menempati pos sepenting Jepang. Karena Jepang, Amerika, China, itu pos A dengan kepentingan strategis yang sangat tinggi bagi Indonesia.”
— Tantowi YahyaYusron memang menghabiskan tujuh belas tahun hidupnya di Jepang: menuntaskan program magister dan doktoral di Universitas Tsukuba, mengasah pena sebagai koresponden harian Kompas, hingga akhirnya dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemban amanah sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Jepang merangkap Federasi Mikronesia.
Diplomasi Kilat dan “Orang Bawa Kulkas”
Salah satu episode paling berkesan terjadi saat Yusron baru saja bertugas di Tokyo. Melalui pertemanannya dengan Taro Aso, ia memperoleh jadwal kilat untuk melakukan kunjungan kehormatan ke kantor Perdana Menteri Shinzo Abe. Biasanya, pertemuan perdana hanyalah ajang bertukar basa-basi sopan. Namun hari itu, usai sidang anggaran parlemen yang melelahkan, Abe tampak terburu-buru dan langsung menodongkan sederet permohonan bagi industri otomotif Jepang di Indonesia, termasuk kelancaran rantai pasok pabrikan Daihatsu.
Begitu selesai berbicara panjang lebar, Shinzo Abe mendadak tertegun. Ia sadar telah melanggar etiket diplomasi paling mendasar: menodong duta besar baru di pertemuan pertama sebelum sang tamu sempat duduk tenang.
“Kau ini kan datang untuk kunjungan kehormatan. Sungguh tidak pantas aku sudah minta tolong macam-macam sebelum kau sempat duduk tenang. Nah, supaya impas dan berimbang, sekarang giliranmu: kau ingin minta tolong apa padaku?”
— Shinzo Abe (Perdana Menteri Jepang)Di ruangan itu, hadir Direktur Jenderal Kemlu Jepang dan jajaran lingkar satu perdana menteri. Yusron mafhum betul, kesempatan emas seperti ini takkan datang dua kali. Jika ia meminta komitmen proyek bernilai triliunan, urusan bakal tersandera birokrasi berbulan-bulan. Menatap lurus mata Abe, Yusron tersenyum tenang:
“Pak Abe, saya minta yang ringan saja: tolong bebaskan visa untuk warga negara Indonesia.”
— Dr. Yusron Ihza MahendraAbe sempat terperangah. Ia mengira Yusron bercanda atau menuntut konsesi ekonomi yang luar biasa rumit. Yusron langsung memotong rasa heran sang perdana menteri dengan kalimat yang menyentuh martabat bangsa:
“Ini masalah harga diri bangsa kami. Orang Singapura, orang Malaysia pergi ke Jepang sana bebas visa. Sementara kita ini kan diperiksa ini itu, ini itu… kayak orang bawa kulkas!”
— Dr. Yusron Ihza MahendraArgumen spontan itu menusuk tepat ke nurani Abe. Hari itu juga sang Perdana Menteri menoleh kepada Direktur Jenderal Kemlu di sampingnya dan memerintahkan percepatan. Hanya dalam kurun waktu tiga bulan, kebijakan bebas visa sistem registrasi paspor elektronik resmi dinikmati seluruh warga negara Indonesia.
Dagelan Bahasa di Hadapan Sang Kaisar
Pengalaman di lingkar Istana Kekaisaran Tokyo pun tak kalah memikat. Yusron tercatat diterima menyerahkan surat kepercayaan kepada Kaisar Akihito bahkan sehari lebih cepat dibanding Duta Besar Amerika Serikat, Caroline Kennedy.
Namun momen sakral itu sempat diwarnai peristiwa menggelikan. Ditanya protokol istana mengenai bahasa yang hendak digunakan, Yusron sengaja memilih bahasa Indonesia demi menghormati bahasa nasional. Padahal, catatan intelijen istana sudah mencatat bahwa Yusron fasih berbahasa Jepang halus tingkat tinggi.
Jadilah pertemuan itu berjalan kaku layaknya sandiwara: Kaisar bertutur dalam bahasa Jepang, penerjemah mengalihkannya ke bahasa Indonesia, lalu Yusron menjawab dalam bahasa Indonesia untuk kemudian diterjemahkan kembali ke bahasa Jepang. Hingga pada putaran ketiga, naluri spontan Yusron tak terbendung.
“Dua kali masih aman. Pas ketiga, belum diterjemahkan, nyambar saya langsung pakai bahasa Jepang. Kaisar waktu kelepasan diam saja, tenang saja… Dalam hati saya pikir, beliau tersenyum geli: ‘Kita sama-sama tahu kau paham segalanya, mengapa mesti bersandiwara?’ Gara-gara mau menghormati bahasa Indonesia, konyol jadinya.”
— Dr. Yusron Ihza MahendraKejadian itu justru mencairkan sekat. Pada sesi jamuan pribadi berikutnya di mana para duta besar duduk santai lutut bertemu lutut bersama Kaisar Akihito dan Ratu Michiko, percakapan mengalir akrab sepenuhnya dalam bahasa Jepang tanpa dinding pembatas penerjemah.
Luka Romusha dan Beban Dosa Generasi Muda
Obrolan di meja kemudian dipandu Tantowi Yahya menuju lorong sejarah yang lebih hening: benarkah masyarakat Jepang hari ini masih dirundung rasa bersalah atas luka masa lampau?
“Kalau di Belanda itu sudah ada gerakan penyesalan dari generasi muda, bahwa negara mereka pernah menjadi penjajah dan itu aib masa lalu. Apakah di Jepang beban rasa bersalah itu terasa sama dalamnya?”
— Tantowi YahyaYusron membenarkan bahwa trauma perang itu begitu mendalam. Di awal dekade sembilan puluhan saat ia baru bermukim di Jepang, permohonan maaf personal kerap terlontar tulus dari warga setempat begitu mengetahui dirinya berasal dari Asia Tenggara. Kekejaman Romusha, luka para perempuan korban perang, serta kerasnya pendudukan militer tertanam sebagai aib kelam. Rakyat Jepang, tutur Yusron, memegang sebuah keyakinan moral yang sangat diresapi:
“Ningen no inochi wa chikyū yori mo omoi — Nyawa seorang manusia itu jauh lebih berat daripada seluruh bumi seisinya.”
— Dr. Yusron Ihza MahendraBeban moral inilah yang membuat rakyat Jepang bersikukuh mempertahankan Pasal 9 Konstitusi Damai mereka yang menabukan perang. Ketika Shinzo Abe mencoba merombak tafsir pertahanan demi membentengi negeri dari ancaman rudal kawasan dan ekspansi militer, ia justru berbenturan keras dengan trauma bangsanya sendiri. Kendati begitu, Yusron menolak memandang sejarah secara hitam-putih. Di tengah gelapnya perang, keberanian nurani Laksamana Muda Tadashi Maeda yang merelakan rumah dinasnya menjadi tempat perumusan naskah Proklamasi adalah bukti tak terbantahkan hadirnya sisi kemanusiaan yang luhur.
Senjakala Raksasa Industri: Jeratan Harmoni dan Depopulasi
Perbincangan meruncing ketika Helmi Yahya mengangkat pudarnya hegemoni elektronik Jepang. Mengapa nama legendaris seperti Sony, Toshiba, dan Panasonic perlahan digilas oleh kebangkitan Korea Selatan dan banjir produk murah Tiongkok?
“Dulu kalau mau dianggap mengerti barang bagus, kita belinya produk Jepang. Tapi belakangan terjadi degradasi luar biasa, disalip Korea dan China. Ini karena harmonisasi yang melambatkan, atau birokrasi yang kaku?”
— Helmi YahyaYusron mengupas tiga penyakit yang menggerogoti Negeri Sakura dari dalam. Pertama, jeratan budaya harmoni di mana ketenangan dianggap segalanya. Orang Jepang pantang memicu kegaduhan atau perselisihan terbuka. Akibatnya, pengambilan keputusan korporasi berjalan sangat lamban karena harus menunggu konsensus bersama, sementara suksesi pucuk pimpinan kerap terjebak senioritas usia. Banyak perusahaan akhirnya menanggung beban karyawan-karyawan senior yang dibiarkan duduk di tepi jendela kantor tanpa tugas berarti demi menghormati status sosial mereka.
Kedua, keterjebakan investasi masa lampau. Yusron mengenang dialognya bersama Perdana Menteri Kiichi Miyazawa dalam Forum Masa Depan Asia. Kala itu korporasi Jepang berbondong-bondong memindahkan pabrik demi memburu upah buruh murah. Yusron sempat mengingatkan doktrin samurai zaman Shogun Tokugawa Ieyasu: jangan dibiarkan terlalu hidup, jangan pula dibunuh mati. Mengalirkan modal tanpa memagari transfer teknologi terbukti membesarkan kompetitor raksasa yang kini menelan balik pasarnya.
Ketiga, dan yang paling mencemaskan, adalah ancaman penuaan masyarakat dan depopulasi. Helmi Yahya mengamati bahwa masyarakat modern yang semakin rasional cenderung memandang kehadiran keturunan dengan kalkulasi untung-rugi yang dingin:
“Masyarakat yang semakin matematis mulai menghitung: income gabungan sekian, dipotong cicilan sekian, kalau punya anak biaya pendidikannya sudah tidak cukup. Hilang sudah dogma lama orang tua kita ‘banyak anak banyak rezeki’, akhirnya mereka putuskan tidak punya anak saja.”
— Helmi YahyaKalkulasi matematis yang terlampau kaku ini berujung petaka. Jutaan rumah kosong tak bertuan kini terbengkalai di pelosok Jepang, ditinggal mati para lansia tanpa ada keturunan yang mau menempati.
Merawat Jiwa Republik
Satu jam perbincangan berlalu tanpa terasa. Sebelum meja siaran ditutup, Yusron terdiam sejenak lalu membagikan sebuah renungan yang membekas di batin Tantowi dan Helmi Yahya.
Ia mengenang kebiasaan sederhana warga Jepang di ruang publik: orang terakhir yang meninggalkan ruang kerja selalu mematikan sakelar lampu ruangan. Niatnya bukan sekadar takut ditegur atasan atau menghemat anggaran kantor, melainkan kesadaran murni agar tidak memboroskan sumber daya energi milik negara.
“Orang Jepang itu negara betul-betul hadir di dalam pemikirannya. Sementara saya juga sering bertanya: jangan-jangan Republik Indonesia ini baru sekadar hadir di peta dan buku, tapi belum benar-benar hadir di dalam jiwa kita.”
— Dr. Yusron Ihza MahendraSebuah refleksi berharga dari seorang diplomat yang membuktikan bahwa di balik kilau modernitas dan keteraturan Negeri Sakura, ada cermin jernih bagi bangsa Indonesia untuk menimbang kembali arti kehadiran sebuah negara di hati setiap warganya.
The studio erupted into effortless warmth from the opening seconds. Before the microphones had even settled into their levels, Tantowi and Helmi Yahya were trading good-natured barbs with their guest, Dr. Yusron Ihza Mahendra—three sons of South Sumatra whose shared heritage stripped away diplomatic stiffness in favor of pure, unvarnished storytelling.
“The Yahya name is imposing enough, but an ‘Ihza Mahendra’ carries an almost legendary gravitas,” Helmi quipped, setting off an easy chorus of laughter. What followed was a delightful wander through family history: an eleven-sibling household in Belitung, the family moniker “Ihza” coined by his father as an acronym for ancestral patriarch Idris Haji Zainal Ahmad (much like the great Indonesian scholar Buya HAMKA), and the name “Mahendra” brought home by his elder brother, legal scholar Yusril Ihza Mahendra. To top it off, an uncanny coincidence drew mutual smiles: both Tantowi and Yusron are married to women named Dewi.
“It is never an easy choice for a President to appoint someone—especially a non-career diplomat—to a posting as vital as Tokyo. Japan, Washington, Beijing—these are Grade-A missions carrying immense strategic stakes for Indonesia.”
— Tantowi YahyaYusron spent seventeen pivotal years in Japan: mastering the intricacies of the language, earning his master’s and doctorate at the prestigious University of Tsukuba, reporting from Tokyo as a foreign correspondent for the venerable daily Kompas, and ultimately serving as Indonesia’s Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Japan and the Federated States of Micronesia.
Unscripted Diplomacy and the “Refrigerator” Gambit
Few stories capture the unpredictable nature of statecraft quite like Yusron’s first official audience in Nagatacho. Courtesy of his close rapport with former Prime Minister Taro Aso, Yusron secured an expedited courtesy call at the Kantei with Prime Minister Shinzo Abe. Protocol generally dictates that initial courtesy calls remain confined to pleasantries about weather, bilateral goodwill, and commemorative photographs. But that afternoon, fresh from an exhausting parliamentary budget debate, an overtired Shinzo Abe dispensed with formalities and immediately began pressing Yusron on industrial matters—specifically the operational fortunes of Japanese automakers like Daihatsu in Indonesia.
As the words left his mouth, Abe caught himself. He visibly flushed, realizing he had committed an uncharacteristic diplomatic faux pas: lobbying a newly arrived foreign envoy during their very first handshake before his guest had even settled in.
“You came on a formal courtesy call. It was quite improper of me to burden you with favors before you even settled in. To make things fair and square, tell me: what favor can I do for you?”
— Shinzo Abe (Prime Minister of Japan)Looking around the room, Yusron noted the presence of Japan’s Director-General for Asian Affairs and senior cabinet aides. He realized instantly that political fortune had handed him an opening that might never repeat. Demanding multi-trillion-yen investment packages would drown in bureaucratic committees for years. Meeting Abe’s gaze, Yusron offered a disarming smile:
“Mr. Prime Minister, I ask for something very modest: grant our people visa-free entry to Japan.”
— Dr. Yusron Ihza MahendraAbe blinked in surprise, wondering why an ambassador would spend rare executive leverage on something so simple. Yusron immediately followed with an impassioned appeal to national dignity:
“This is an issue of national dignity. Our neighbors from Singapore and Malaysia enter Japan freely without visas. Yet our citizens are interrogated and scrutinized at your border checkpoints like suspects smuggling refrigerators!”
— Dr. Yusron Ihza MahendraThe blunt candor struck a chord. Abe turned on his heel toward his senior foreign affairs staff and issued a direct order to expedite the measure. Within three short months, Japan officially rolled out its visa-waiver registration system for Indonesian e-passport holders.
A Comedy of Manners at the Imperial Palace
Yusron’s encounters within the Imperial Palace in Tokyo were no less memorable. History records that his formal credentials ceremony with Emperor Akihito was arranged even a day ahead of United States Ambassador Caroline Kennedy.
Yet the solemn ceremony carried its own touch of theater. When palace officials inquired which language he intended to address the Throne in, Yusron proudly chose Bahasa Indonesia to honor his homeland. The palace protocol bureau, however, possessed exhaustive dossiers and knew perfectly well that the Indonesian envoy possessed an impeccable command of formal honorific Japanese.
What ensued was a charming, drawn-out exercise in formality: His Majesty would speak in Japanese, the official interpreter would translate into Indonesian, Yusron would reply in Indonesian, and the interpreter would relay it back into Japanese. By the third exchange, human instinct overcame scripted decorum.
“The first two rounds went smoothly. But on the third, before the interpreter could draw breath, I reflexively answered the Emperor directly in Japanese. His Majesty remained completely serene, holding back a knowing smile… I could tell he was thinking: ‘We both know you understand everything, so why put on this performance?’ All my desire to honor the national language had turned into an unintentional comedy.”
— Dr. Yusron Ihza MahendraRather than causing offense, the moment forged an enduring human connection. In subsequent private imperial audiences, where ambassadors enjoyed the privilege of sitting knee-to-knee with Emperor Akihito and Empress Michiko, conversations unfolded intimately in natural Japanese, completely free of intermediary translation.
War Memories and the Weight of Peace
The conversation then took a reflective turn as Tantowi steered into the deeper undercurrents of the Pacific War:
“In the Netherlands, there is a visible reckoning among the younger generation—a widespread admission that their colonial past was a national disgrace. Does that same weight of historical remorse genuinely linger in modern Japan?”
— Tantowi YahyaYusron confirmed that the burden of history is profoundly real. During his student years in the early nineties, ordinary Japanese citizens would frequently offer heartfelt, unsolicited apologies upon learning he hailed from Southeast Asia. The grim legacy of forced labor, the exploitation of comfort women, and the harsh realities of wartime military administration remain etched as a collective national trauma. The conscience of modern Japan, Yusron explained, is anchored by a cherished moral conviction:
“Ningen no inochi wa chikyū yori mo omoi — A single human life weighs heavier than the entire earth itself.”
— Dr. Yusron Ihza MahendraThis moral imperative explains why the Japanese public has fought so tenaciously to preserve Article 9 of their pacifist constitution. When Shinzo Abe sought to broaden collective self-defense provisions to counter regional ballistic tests and maritime expansion, he encountered fierce resistance from a populace desperately fearful of romanticizing militarism. Yet Yusron remains fair to the historical ledger: even amid wartime ruin, the quiet moral courage of Rear Admiral Tadashi Maeda—who shielded Indonesian founding fathers Sukarno and Hatta as they drafted the Declaration of Independence—stands as an enduring testament to humanity across battle lines.
The Twilight of Giants: Consensual Paralysis and Depopulation
The dialogue turned analytical as Helmi Yahya probed the relative decline of Japan’s once-unrivaled technological dominance:
“We used to believe that to own quality, one had to buy Japanese. But we have witnessed an unprecedented eclipse by South Korea and China. Has Japanese industry been hobbled by its obsession with harmony, or by sheer bureaucratic inertia?”
— Helmi YahyaYusron pointed to three structural ailments. First is the tyranny of consensus where quiet harmony is prized above all. Japanese corporate culture shuns overt friction at all costs. Corporate decisions must wind through painstaking bureaucratic consensus, while leadership advancement remains tethered to seniority rather than daring vision. This dynamic gave rise to the tragicomic corporate phenomenon of elderly executives seated by office windows, sipping tea without operational responsibilities, retained merely to preserve face and collective harmony.
Second was the strategic miscalculation of foreign direct investment. Yusron recalled a conversation with Prime Minister Kiichi Miyazawa at the Future of Asia Forum, when Japanese conglomerates were rushing capital into China for low-cost labor. Yusron had invoked the old samurai realpolitik of Tokugawa Ieyasu: keep them neither fully alive nor entirely dead. Pouring capital without shielding domestic intellectual property, he warned, would inadvertently nurture an industrial leviathan that would eventually swallow its master’s lunch.
Third, and most existential, is the demographic winter of an aging society. Helmi Yahya observed how a hyper-rational society reduces human family life to an austere balance sheet:
“A hyper-mathematical generation calculates obsessively: combine two salaries, deduct housing and living costs, and raising children suddenly appears financially unviable. The old cultural faith that ‘every child brings their own fortune’ has vanished, replaced by an absolute refusal to reproduce.”
— Helmi YahyaThis cold arithmetic has brought catastrophic consequences: millions of abandoned homes stand decaying across the archipelago, left behind by a generation passing away without heirs.
When a Nation Lives in the Soul
As the hour drew to a close, Yusron shared an evocative closing reflection that left both Tantowi and Helmi visibly moved.
He recalled an everyday observance from office life in Tokyo: the last person to exit a room instinctively switches off the lights. The gesture is not born of fear of reprimand or a desire to cut office utility bills; it stems from a quiet, innate duty not to squander resources belonging to the nation.
“In Japan, the state exists vividly inside the citizen’s daily conscience. I often find myself wondering: has our Republic of Indonesia merely established its presence on our maps and in our textbooks, without truly dwelling inside our souls?”
— Dr. Yusron Ihza MahendraIt was a fitting cadence to a remarkable conversation—a reminder that beyond the neon elegance and civic precision of Japan lies a mirror in which Indonesia might thoughtfully re-examine the true civic bond between a state and its people.
スタジオの空気は、開始早々から心地よい熱気と笑いに包まれていた。マイクの音量調整もそこそこに、タントウィ・ヤヒヤとヘルミ・ヤヒヤの兄弟は、ゲストである元駐日インドネシア大使ユスロン・イフザ・マヘンドラ博士との軽妙な掛け合いを始める。同じ南スマトラにルーツを持つ三人の対話は、外交儀礼の壁を軽やかに飛び越え、血の通った濃密な物語へと引き込まれていく。
「ヤヒヤ兄弟だけでも圧倒されるのに、『イフザ・マヘンドラ』の響きはさらに凄みがある」というヘルミの冗談に、ユスロン博士の快活な笑い声が重なる。十一人兄弟の大家族で育った生い立ち、かの大碩学ハムカにならい祖父イドリス・ハジ・ザイナル・アフマドの名を冠した「イフザ」の家名、そして実兄ユスリルが持ち帰った「マヘンドラ」の由来へと話は弾む。さらに、タントウィとユスロンの愛妻の名が奇しくも同じ「デウィ」であるという偶然の一致に、スタジオは大いに沸いた。
「大統領にとって、東京という最重要拠点にノンキャリアの大使を送り出すのは並大抵の決断ではありません。日本、アメリカ、中国といった特級ポストは、インドネシアにとって極めて重い戦略的権益を背負っているからです」
— タントウィ・ヤヒヤ(元駐NZ大使・司会)ユスロン博士は十七年という長きにわたり日本社会の深層を見つめ続けてきた。筑波大学大学院での留学生活と博士号取得、名門日刊紙『コンパス』東京特派員としてのジャーナリスト活動、そしてスシロ・バンバン・ユドヨノ大統領から全権を託された駐日特命全権大使としての激務。ユスロン博士の言葉には、日印関係の酸いも甘いも噛み分けた者にしか語り得ないリアリズムが宿っている。
首相官邸の即興劇――「冷蔵庫」を背負わされた誇り
ユスロン大使の着任早々に起きたある出来事は、いまも語り草となっている。旧知の間柄であった麻生太郎元首相の計らいにより、安倍晋三首相への表敬訪問が異例の早さで実現した。通常、新任大使の表敬訪問といえば、時候の挨拶と記念撮影で終わる儀礼的な場である。しかしその日、国会の予算委員会明けで多忙を極めていた安倍首相は、挨拶もそこそこにダイハツをはじめとする日本自動車産業のインドネシア市場における課題を矢継ぎ早に持ちかけた。
ひとしきり話し終えた瞬間、安倍首相は我に返ったように表情を改めた。初対面の外国大使に対し、着席も待たずに自国の便宜を一方的に求めてしまった外交上の非礼に気づいたのである。
「表敬訪問に来られた大使に対し、いきなり頼み事の数々を並べ立ててしまった。これでは礼を失するというものだ。貸し借りなしの五分と五分にしたい。大使、私に何か頼みたいことはないかね?」
— 安倍 晋三(内閣総理大臣)同席していた外務省アジア大洋州局長や官邸幹部たちが見守る中、ユスロン大使は直感した。数兆ルピア規模の経済援助を求めたところで、官僚機構の稟議に埋もれて何年も空転するだけだ。大使は静かに微笑み、真っ直ぐに首相を見据えた。
「安倍総理、私からは至極ささやかなお願いをひとつだけ申し上げます。どうかインドネシア国民に対する査証免除を認めていただきたい」
— ユスロン・イフザ・マヘンドラ元駐日大使巨大な経済要求を予想していた安倍首相は意表を突かれた。大使は畳み掛けるように、国家の自尊心に訴えかけた。
「これは我が国の誇りの問題なのです。隣国のシンガポールやマレーシアの人々はビザなしで自由に日本を行き来している。それに対し、我が国の国民は入国審査でまるで冷蔵庫でも密輸してきたかのように厳しく調べられているのです」
— ユスロン・イフザ・マヘンドラ元駐日大使この率直な言葉は首相の胸を打った。安倍首相はその場で外務省幹部へ迅速な対応を指示。わずか三カ月後、インドネシアのIC旅券保持者を対象とした事前登録制によるビザ免除措置が電撃的に実現することとなったのである。
皇居での思わぬ珍事――敬意が生んだ「喜劇」
皇居での信任状捧呈式もまた、忘れがたいエピソードに彩られている。記録上、ユスロン大使への信任状親授は、時の米国大使キャロライン・ケネディ氏よりも一日早く執り行われた。
だが、その厳粛な場で予期せぬ珍事が起きた。式典で使用する言語を問われた際、大使は祖国への敬意からインドネシア語を選択した。宮内庁側も、筑波大学で学位を得たユスロン大使が極めて流暢な敬語を操る事実を事前に把握していたが、儀礼の規定通り通訳を介して進行した。
天皇陛下(現在の上皇陛下)が日本語でお言葉を述べられ、通訳がインドネシア語に訳し、大使がインドネシア語で応え、それを再び日本語に訳す。しかし三度目のやり取りの際、大使の反射神経が儀礼を追い越してしまった。
「二往復目までは我慢していたのですが、三度目、通訳が口を開く前に思わず日本語で直接お返事申し上げてしまったのです。陛下は何事もなかったかのように穏やかにたたずんでおられましたが、その瞳には『分かっているのなら最初からそうすればよいものを』という茶目っ気ある笑みが浮かんでいました。国語を立てようとしたばかりに、一人芝居を演じてしまったような気恥ずかしさでした」
— ユスロン・イフザ・マヘンドラ元駐日大使だが、この人間味あふれる瞬間が距離を一気に縮めた。その後の拝謁の折、両陛下と膝を突き合わせて歓談する場において、会話は通訳を介さず自然な日本語で和やかに交わされるようになったという。
戦争の傷痕と「地球より重い命」
対談の主題は、歴史の暗部と戦後日本の精神構造へと深まっていく。タントウィが鋭い問いを投げかける。
「オランダでは若い世代の間で、かつての植民地支配を歴史の汚辱として悔恨する動きが定着しています。現代の日本社会においても、過去の戦争に対する罪悪感はそれほど深く息づいているのでしょうか?」
— タントウィ・ヤヒヤ(司会)ユスロン博士は静かに頷いた。一九九〇年代初頭の留学時代、東南アジア出身だと知るや否や、見知らぬ日本の市井の人々から「かつては我が国が申し訳ないことをした」と深々と頭を下げられる場面に幾度となく直面したという。労務者の過酷な動員、従軍慰安婦の悲劇、軍政期の爪痕は、国民的記憶として深く刻まれている。日本の良心は、ある確固たる倫理規範に支えられていると博士は語る。
「『人間の命は地球よりも重い』――かつて福田赳夫首相が口にし、日本社会が共有してきたこの哲学こそが、不戦の誓いの根底にあります」
— ユスロン・イフザ・マヘンドラ元駐日大使この強い反省の念があるからこそ、平和憲法第九条の堅持を叫ぶ世論は今なお根強い。地域のミサイル威嚇や台頭する軍事的脅威を前に、安倍政権が集団的自衛権の行使容認や憲法解釈の変更に乗り出した際も、国民的トラウマとの激しい摩擦を経験した。しかしユスロン博士は歴史を一面的に断じることを戒める。戦火の混乱のただ中にあって、自らの官邸を提供してスカルノやハッタらによる独立宣言草案作成を命がけで庇護した海軍前田精少将の存在は、国家のエゴを超えた人間愛の光芒として記憶されるべきだと説く。
巨人の黄昏――「生かさず殺さず」の蹉跌と人口減
かつて世界を席巻したソニー、東芝、パナソニックといった電機巨頭の退潮について、ヘルミ・ヤヒヤが構造的原因を衝いた。
「かつては良い品といえば誰もが迷わず日本製品を選びました。それがいまや韓国や中国に抜き去られてしまった。これは『和』を重んじるあまりの遅さなのか、それとも硬直した官僚主義のせいでしょうか?」
— ヘルミ・ヤヒヤ(司会)ユスロン博士は三つの病巣を指摘する。第一に「和」の美学の弊害である。摩擦を極度に恐れ、全会一致のコンセンサスを重んじるあまり、現代ビジネスに必要な決断の即応性が失われた。年功序列による人事硬直は、象徴的な「窓際族」を生み出した。
第二に対中投資戦略の誤算である。アジアの未来フォーラムの席上、宮澤喜一元首相と交わした対話を博士は回想する。安価な労働力を求めて日本企業が一斉に進出していた当時、ユスロン博士は徳川家康の統治術「生かさず殺さず」を引いて警告を発した。「技術移転の防壁を持たぬまま資本を注ぎ込めば、いずれ巨大化した相手に呑み込まれませんか」――投げかけたその懸念は、皮肉にも現実のものとなった。
そして第三に、国家存亡の危機である高齢化社会と超少子化である。過度に合理的となった現代人の思考を、ヘルミ・ヤヒヤが分析する。
「極めて数学的な思考に染まった社会では、夫婦二人の稼ぎを合わせても教育費を差し引けば足りないと計算してしまう。『子は授かりもの、宝物』というかつての信仰が崩れ去り、子どもを持たないという冷徹な結論に至るのです」
— ヘルミ・ヤヒヤ(司会)この冷徹な計算の果てに、現在では全国に膨大な数の空き家が放置され、引き取り手のないまま朽ち果てようとしている。
国家はどこに宿るのか
濃密な鼎談の締めくくりに、ユスロン博士は両ヤヒヤ兄弟の胸を打つ深い内省を投げかけた。
日本の職場で日常的に目にする光景――部屋を最後に退出する者は、誰に言われるともなく必ず電灯のスイッチを消す。それは上司の目を恐れてのことでも、単なる経費節減のためでもない。国家の大切なエネルギー資源を無駄にしてはならないという、無意識の倫理が働いているからだ。
「日本人一人ひとりの意識の中には、目に見える形で国家が確かに息づいています。それを見るにつけ、私は自問せずにはいられないのです。我がインドネシア共和国は、地図や教科書の上には確かに描かれていても、果たして国民一人ひとりの魂の中に真に息づいているだろうか、と」
— ユスロン・イフザ・マヘンドラ元駐日大使現代日本の静かな苦悩と気高い規律を浮き彫りにしたこの対話は、海を越えたインドネシアにとっても、国家と国民のあるべき精神的紐帯を省みる清冽な鑑となったのである。
