Membangun Ulang Demokrasi dari Akar: Visi Politik Baru Gema Bangsa

Oleh: Yandra Doni

Politik Indonesia saat ini sedang menghadapi krisis kepercayaan yang serius. Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat justru merasa suara mereka tak lagi didengar. Kekuasaan terasa semakin terpusat, oposisi nyaris lenyap, dan banyak partai politik tampak seragam dalam pandangan serta kebijakan. Demokrasi yang kehilangan keragaman suara adalah demokrasi yang tumpul, tanpa daya koreksi yang efektif.

Pada acara Obrolan Gema Kebangsaan di kanal YouTube Gema TV, saya dan Joko Kanigoro sepakat bahwa kondisi politik saat ini sangat tidak sehat. Ketika eksekutif dan legislatif bersatu, dan yudikatif pun tampak terseret ke dalam lingkaran kekuasaan yang sama, rakyat praktis kehilangan kendali atas keputusan yang dibuat atas nama mereka.

Kita punya sejarah panjang dengan era otoriter: Orde Lama dengan jabatan presiden seumur hidup, dan Orde Baru dengan kekuasaan yang tak tergantikan selama puluhan tahun. Reformasi hadir untuk memutus siklus tersebut. Namun, apakah kita sudah benar-benar terbebas dari bayang-bayang masa lalu?

Saat ini, kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun drastis. Meskipun sosok seperti Prabowo Subianto dinilai membawa harapan besar bagi rakyat, sebuah paradoks muncul: rakyat menaruh harapan pada satu individu, tetapi tidak percaya pada sistem dan para elit di sekitarnya. Ini bukan lagi sekadar soal elektabilitas, melainkan kerinduan akan seorang pemimpin yang mampu membuat “langkah catur” strategis untuk menyelamatkan bangsa. Namun, perubahan tidak bisa hanya bergantung pada satu tokoh; sistem yang rusak harus dibongkar hingga ke akarnya.

Politik yang Membumi: Desentralisasi dan Pendekatan Bottom-Up

Partai Gema Bangsa hadir sebagai antitesis dari partai-partai yang menjadikan kekuasaan sebagai tujuan utama. Kami menolak sistem top-down yang feodal dan sangat terpusat. Kami memilih untuk membangun struktur partai dari bawah, dari rakyat. Di Gema Bangsa, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bukanlah penentu tunggal segalanya. Suara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) justru menjadi yang utama dalam pengambilan keputusan.

Kami menolak praktik di mana satu tokoh menjadi pusat dari segala sesuatu. Kami ingin mencetak kader yang lahir dari proses yang matang, bukan dari koneksi semata. Proses kaderisasi dilakukan secara serius dan berkelanjutan, bertujuan melahirkan wakil rakyat dan pemimpin daerah yang benar-benar memahami persoalan masyarakat, memiliki integritas moral yang kuat, dan siap mengabdi.

Dua Akar Masalah Bangsa: Pendidikan dan Mentalitas Korupsi

Banyak persoalan bangsa ini berakar pada dua hal mendasar: pendidikan dan mentalitas korupsi. Kita belum pernah secara serius membangun sistem pendidikan yang holistik—yang tidak hanya berfokus pada kecerdasan, tetapi juga pada pembentukan karakter. Pendidikan kita sering kali gagap dalam menghadapi perkembangan zaman dan belum memiliki model pendidikan nasional yang kuat serta berkelanjutan.

Selain itu, kita juga kurang serius dalam berinvestasi di bidang riset dan inovasi. Negara-negara seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Malaysia dulunya belajar dari kita, namun kini mereka jauh melesat karena keberanian dalam membiayai riset dan mengembangkan sistem pendidikan yang adaptif. Kita justru tertinggal karena enggan berinvestasi untuk masa depan.

Di sisi lain, mentalitas korup tak kunjung bisa diberantas. Bahkan nilai-nilai yang seharusnya ditanamkan oleh pendidikan agama dan moral kini terpinggirkan. Ketika akhlak rusak, pendidikan tinggi pun tak banyak menolong. Oleh karena itu, reformasi pendidikan harus memadukan kurikulum nasional dan agama dalam satu sistem nilai yang utuh.

Belanja Publik yang Tak Proporsional

Ironi besar lainnya di negeri ini adalah proporsi anggaran negara yang lebih banyak digunakan untuk belanja aparatur dibandingkan belanja publik. Sekitar 60–70% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) habis untuk menggaji aparatur negara. Hanya sekitar 30% sisanya dialokasikan untuk pembangunan yang benar-benar bisa menyentuh rakyat, dan itupun seringkali masih bocor karena korupsi.

Padahal, pembangunan infrastruktur, pengembangan industri alternatif, dan penciptaan lapangan kerja seharusnya menjadi prioritas utama untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Namun, selama belanja publik dibatasi, rakyat akan terus bergantung pada bantuan sosial (bansos)—sebuah solusi jangka pendek yang justru menciptakan ketergantungan.

Gema Bangsa: Menjawab Melalui Sistem

Gema Bangsa meyakini bahwa akar kerusakan partai politik terletak pada sistem yang memberi ruang bagi budaya feodal dan praktik transaksional. Kami ingin membalikkan semua itu. Kami membangun sistem yang menghargai kader sejak awal, bahkan mereka yang tidak terpilih dalam kontestasi tetap difungsikan dan diberdayakan. Satu kursi kemenangan adalah hasil kerja kolektif. Kader yang menang wajib menghargai dan melibatkan mereka yang kalah. Ini bukan sekadar basa-basi, melainkan akan kami atur dalam regulasi internal partai.

Dengan sistem bottom-up, kaderisasi berjenjang, dan desentralisasi struktur, Gema Bangsa ingin mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap partai politik. Demokrasi yang sejati hanya bisa lahir dari partai yang sehat—yang tidak dijalankan oleh “tuan-tuan politik,” melainkan oleh rakyat sendiri.

Harapan di Tengah Keraguan

Kami tidak anti-pemerintah; justru kami menginginkan agar pemerintah berjalan dengan benar. Kami berharap Presiden Prabowo mampu mengambil langkah-langkah berani untuk membongkar persoalan-persoalan lama, termasuk korupsi tambang, kerusakan sistem pendidikan, dan ketimpangan belanja publik.

Namun, kami juga menyadari bahwa perubahan tidak cukup hanya datang dari atas. Harus ada partai politik yang berani mendobrak dari bawah. Di sinilah posisi Partai Gema Bangsa. Sebagai gerakan politik baru, kami membawa harapan dan menjawab kegelisahan masyarakat dengan menawarkan sistem yang konkret, bukan sekadar narasi.

Demokrasi sejati adalah ketika rakyat tidak hanya memilih, tetapi juga ikut menentukan.