Pernahkah kita membayangkan sebuah bus yang sejak awal sudah mengambil rute yang keliru? Sopirnya tahu. Penumpangnya pun tahu. Tetapi bus tetap berangkat dan terus melaju.
Tidak banyak yang bertanya mengapa rutenya berubah. Sebagian penumpang memilih diam karena sudah mendapatkan tempat yang nyaman. Sebagian lainnya justru sibuk mencari kursi yang lebih dekat dengan sopir.
Di sinilah persoalannya menjadi menarik. Kalau sejak awal sudah terlihat ada masalah dalam perjalanan, apakah tanggung jawab hanya berada di tangan sopir? Bagaimana dengan orang-orang yang tahu, tetapi tetap memilih naik? Bagaimana pula dengan mereka yang tidak sekadar menjadi penumpang, melainkan ikut membantu memastikan bus tetap melaju?
Metafora bus ini barangkali cukup untuk menggambarkan hubungan antara kekuasaan, partai politik, para pejabat, dan mereka yang memilih berada di lingkarannya.
Partai-partai politik yang berada di belakang seorang pemimpin tentu memiliki posisi yang berbeda-beda. Ada yang menjadi bagian dari pemerintahan, ada yang memberikan dukungan politik, ada yang berada di parlemen, dan ada pula yang memilih menjaga jarak.
Namun, ketika dukungan politik diberikan kepada sebuah pemerintahan yang sedang menghadapi persoalan etika atau kontroversi atas proses politiknya, pertanyaan publik menjadi wajar: sejauh mana para pendukung ikut bertanggung jawab atas arah perjalanan tersebut?
Dalam metafora bus, mereka bukan sekadar orang yang kebetulan lewat lalu ikut naik. Mereka memilih masuk. Mereka tahu siapa yang mengemudikan bus. Mereka tahu ke mana bus diarahkan. Dan ketika mereka memiliki kesempatan untuk mengingatkan atau menekan rem, publik tentu berhak melihat apakah kesempatan itu benar-benar digunakan.
Masalahnya menjadi lebih rumit ketika fungsi pengawasan justru melemah. Parlemen, misalnya, seharusnya tidak hanya menjadi tempat menyetujui kebijakan pemerintah. Ia juga memiliki fungsi pengawasan dan pengimbangan. Ketika dukungan politik terlalu terkonsentrasi, pertanyaan yang muncul bukan sekadar berapa banyak partai yang berada di dalam pemerintahan, melainkan apakah mekanisme kontrol masih bekerja sebagaimana mestinya.
Sebab bus tanpa rem bukan hanya berbahaya bagi sopir. Penumpang di dalamnya juga ikut menanggung akibatnya.
Tidak semua orang masuk ke dalam kekuasaan dengan alasan yang sama. Ada yang memang ingin bekerja. Ada yang percaya dapat membawa perubahan dari dalam. Ada pula yang mungkin melihat jabatan sebagai bagian dari perjalanan politiknya.
Persoalannya muncul ketika kepentingan pribadi mulai lebih penting daripada keberanian untuk mengoreksi arah perjalanan.
Kursi empuk dalam bus adalah gambaran sederhana tentang kenyamanan kekuasaan. Setelah seseorang mendapatkan posisi, akses, fasilitas, dan pengaruh, mempertahankan kursi itu bisa menjadi kebutuhan utama yang perlahan mengalahkan idealisme awalnya. Pada titik ini, mereka yang tadinya diharapkan membawa perbaikan justru sibuk menyelaraskan diri dengan ritme pengemudi. Alih-alih menjadi penyeimbang, mereka menjelma menjadi bagian dari sistem yang mereka janjikan untuk diperbaiki.
Publik sering kali dikejutkan ketika figur-figur yang selama ini kritis dan berdiri di luar pagar, tiba-tiba memutuskan untuk ikut naik ke dalam bus kekuasaan. Dalih yang sering terdengar adalah niat tulus untuk “ingin memperbaiki dari dalam”.
Niat tersebut mungkin benar. Namun, realitas politik acap kali menunjukkan bahwa mengubah sistem dari dalam jauh lebih sulit daripada sekadar terbawa arus sistem itu sendiri. Ketika seorang pengamat berubah menjadi pemain, ia tidak lagi memiliki keleluasaan untuk meniup peluit saat terjadi pelanggaran. Kredibilitas dan independensi yang selama ini menjadi modal utamanya pun akan diuji secara terbuka. Tentu sulit meyakinkan masyarakat bahwa Anda sedang mengawasi laju bus, ketika Anda terlihat sangat menikmati duduk di kursi VIP-nya.
Jika sebagian besar elite sudah berada di dalam bus dan asyik dengan perjalanannya, lalu siapa yang menyuarakan keraguan dari luar?
Sayangnya, daya kritis di tingkat akar rumput kerap menghadapi tantangannya sendiri. Di satu sisi, ada “kelelahan demokrasi” di mana masyarakat merasa bahwa protes mereka tidak akan banyak mengubah arah kebijakan. Pemilih menjadi skeptis dan memandang janji-janji perbaikan hanyalah ilusi politik belaka.
Di sisi lain, pendekatan pragmatis dari pemangku kebijakan sering kali efektif meredam gejolak sesaat. Masalah-masalah substansial terkait etika politik sering kali menguap di tengah tuntutan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Akibatnya, suara peringatan dari luar bus menjadi sayup-sayup, tidak cukup kuat untuk memaksa sang sopir menekan rem.
Pada akhirnya, tulisan ini juga merupakan sebuah refleksi diri. Jika suatu saat para penulis, pengamat, or siapa pun yang rajin melontarkan kritik diundang untuk duduk di kursi yang sama di dalam pemerintahan, tantangan moralnya akan persis sama. Akankah mereka tetap bersuara lantang, atau perlahan ikut tertidur menikmati kenyamanan di dalamnya?
Menjaga kewarasan dan objektivitas di tengah pusaran kekuasaan adalah ujian terberat. Oleh karena itu, bagi sebagian orang, menjaga jarak dari kekuasaan—tetap berdiri di pinggir jalan dan mengawasi laju bus—adalah pilihan yang jauh lebih rasional demi menjaga independensi. Sebab iklim demokrasi yang sehat akan selalu membutuhkan mereka yang menolak untuk ikut naik ke dalam bus yang salah jurusan.
(sty)