Menghukum Pikiran, Membebaskan Koruptor: Ironi Nalar Hukum dalam Kasus Proyek Chromebook
Hukum yang kehilangan nalar adalah teror terbesar bagi warga negaranya. Ketika neraca peradilan tidak lagi ditimbang berdasarkan aliran dana dan alat bukti, melainkan oleh kelihaian merangkai kambing hitam, saat itulah kita wajib merasa cemas.
Ilustrasi AI ruang sidang: Pria mirip Ferry Irwandi berjersey Juventus memegang kertas ‘SINGKAT SAJA’ di podium, sementara pria mirip Ibrahim Arif berbaju hitam duduk tegang memegang dokumen di meja sidang
Tragedi peradilan inilah yang belakangan ini dibongkar secara gamblang oleh Ferry Irwandi melalui kanal YouTube-nya. Melalui video kritis berjudul “Kasus Hukum Paling Menjijikan di Indonesia!”, Ferry mengurai benang kusut kejanggalan luar biasa yang menimpa Ibrahim Arif (Imbam)โseorang pakar teknologi informasi muda lulusan luar negeri dengan rekam jejak mumpuni yang selama ini dihormati di dunia IT tanah air.
Bayangkan sebuah kontras yang tajam: di satu sisi, ada pejabat yang mengaku menerima suap hingga miliaran rupiah. Di sisi lain, ada seorang konsultan pihak ketiga yang bersih dari aliran dana, namun harus menghadapi tuntutan 22,5 tahun penjara dari Kejaksaan Republik Indonesia atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Angka tuntutan yang fantastis ini bukan sekadar urusan nasib satu orang; ini adalah lonceng kematian bagi kepastian hukum dan ruang aman dunia profesional di Indonesia.
Logika Korupsi yang Terbalik
Jika kita membedah fakta persidangan yang diulas dalam video Ferry Irwandi, ada rasa mual yang sulit disembunyikan akibat hancurnya logika hukum paling elementer:
Penerima Suap Bebas Berwisata: Di dalam persidangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara terbuka mengaku menerima uang kickback (gratifikasi) dari pihak vendor. Uang haram tersebut bahkan diakui telah dibelanjakan motor Kawasaki Ninja Z900 demi menyalurkan hobi touring pribadinya. Pihak vendor pun mengakui adanya pemberian uang tersebut sebagai bentuk “terima kasih”.
Impunitas bagi yang Mengaku: Secara hukum, ketika ada pihak yang mengaku memberi dan menerima suap, merekalah episentrum dari tindak pidana korupsi. Namun magisnya, baik oknum PPK maupun vendor dalam kasus ini tidak menyandang status tersangka. Mereka melenggang bebas, bukan mengenakan rompi tahanan, melainkan hadir di ruang sidang sebagai saksi mahkota yang dibawa oleh kejaksaan.
Mengkriminalisasi Rekomendasi: Di ujung tali gantung, justru berdirilah Imbam. Ia bukan pejabat negara yang punya kuasa eksekutif, bukan staf khusus menteri, melainkan hanya sub-kontraktor dari sebuah yayasan (PSPK) yang membantu memberikan kajian teknis. Ia terbukti bersih dari aliran uang. Kesalahan tunggalnya di mata jaksa? Ia dituduh “mengarahkan spesifikasi teknis” ke merek tertentu dalam pengadaan senilai ratusan miliar tersebut.
Bagaimana mungkin pengadaan ratusan miliar melalui e-katalog yang dimenangkan oleh vendor tunggalโdan vendornya sudah mengaku menyuapโjustru luput dari jerat hukum? Mengapa kejaksaan justru sibuk mengejar seorang konsultan yang berada di lapis ketiga birokrasi?
Sejak Kapan Konsultan Mengikat Negara?
Di sinilah letak pentingnya edukasi tata kelola birokrasi bagi kita semua. Dalam struktur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ), kedudukan hukum seorang konsultan swasta atau pihak ketiga hanyalah berada pada ranah advisory (pemberi saran).
Seorang konsultan tidak memiliki kuasa eksekutif. Mereka tidak memegang pena anggaran, tidak menandatangani dokumen negara, dan tidak memiliki daya paksa hukum apa pun. Keputusan mutlak untuk menerima, menolak, memodifikasi, atau menjalankan sebuah rekomendasi spesifikasi barang sepenuhnya berada di tangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Menuduh seorang konsultan luar telah “memaksa” atau “mengarahkan” sebuah kementerian sebesar Kemendikbudristek untuk membeli barang tertentu adalah sebuah lompatan nalar yang absurd. Jika pejabat negara yang memiliki otoritas penuh dan terbukti menerima suap dibebaskan dari jerat hukum, sementara konsultan yang tidak punya kuasa dan tidak menerima uang justru dituntut puluhan tahun, maka kita sedang melegalkan praktik pencarian “kambing hitam” dalam sistem hukum kita.
Teror bagi Profesional dan Masa Depan Bangsa
Ferry Irwandi menegaskan bahwa kritik keras yang ia layangkan bukan karena rasa benci kepada institusi Kejaksaan. Kita semua butuh aparat penegak hukum. Namun, ini adalah alarm darurat karena dampaknya yang bersifat sistemik bagi masa depan bangsa:
Eksodus Talenta Terbaik: Jika standar hukum yang digunakan sekacau ini, maka tidak akan ada lagi akademisi, pakar IT, atau profesional independen yang sudi membantu proyek pemerintah. Mereka akan memilih mundur dan mengamankan diri daripada mempertaruhkan kebebasan fisik serta reputasi mereka untuk proyek negara yang rentan dikorbankan di kemudian hari.
Runtuhnya Kepercayaan Sipil: Penegakan hukum yang bias, tebang pilih, dan sarat kejanggalan seperti ini menjadi bahan bakar utama runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemberantasan korupsi. Elit politik tidak bisa menyalahkan masyarakat yang marah atau skeptis, karena tontonan hukum seperti inilah yang nyata-nyata mencoreng wajah peradilan kita.
Menggugat Nurani Peradilan
Kritik tajam yang disuarakan melalui video Ferry Irwandi adalah representasi dari kegelisahan masyarakat sipil yang merindukan keadilan hakiki. Republik ini didirikan di atas fondasi hukum (rechtsstaat), bukan di atas kesewenang-wenangan otoritas (machtsstaat).
Menuntut pembebasan penuh bagi Ibrahim Arif tanpa syarat adalah tugas kita bersama sebagai warga negara yang waras. Kasus korupsi harus diusut tuntas dengan menangkap mereka yang nyata-nyata memakan uang rakyat dan memamerkan harta hasil suap, bukan dengan mengorbankan integritas anak muda berprestasi demi sebuah formalitas pencapaian hukum atau sekadar panggung pamer kinerja. Sebelum palu hakim dijatuhkan, mari kita kawal kasus ini bersama-sama demi memastikan bahwa hukum di Indonesia tidak kehilangan jiwanya dan keadilan tidak berubah menjadi sekadar lelucon yang menjijikkan.
